Sabtu, 15 Juni 2024
BerandaBerita SumselMantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, Akan Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Kasus RUPS-LB

Mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, Akan Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Kasus RUPS-LB

SuaraSumsel.com, Palembang – Mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru, akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus manipulasi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) bank daerah di Pangkal Pinang pada tahun 2020. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari dua saksi, yaitu Eddy Junaidi AR sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Erzy Rada Putra yang menjabat sebagai kabag hukum dan notulen pada RUPS-LB di Poltabes Palembang.

Berbagai sumber media online melaporkan bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan sekitar pukul 13.00 WIB dan meninggalkan ruangan untuk melaksanakan salat Ashar di masjid selama sekitar 2 jam. Setelah itu, sekitar pukul 15.43 WIB, keduanya kembali ke ruang penyidik unit Pidsus Satreskrim untuk melanjutkan memberikan keterangan.

Baca Juga  Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Menguat, Melampaui Rerata Nasional

Penyidikan kasus ini dilakukan oleh tim Bareskrim Polri yang datang ke Palembang, dipimpin oleh seorang perwira menengah dengan pangkat AKBP, didampingi oleh anak buahnya, Ipda Rio.

“Berdasarkan jadwal yang kami atur, Jumat (24/11) adalah jadwal pemeriksaan mantan Gubernur Sumsel,” katanya kepada wartawan setelah salat Magrib.

Meskipun demikian, penyidik masih menunggu kepastian kehadiran saksi-saksi terkait. Sebagai informasi tambahan, penyidik Mabes Polri sebelumnya telah meminta keterangan dari Faisol Sinin, yang pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional bank daerah tersebut.

Sebelumnya, mantan Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Keuangan dan Perbankan, Asfan Fikri Sanaf, juga telah memberikan keterangan terkait RUPS-LB di Kota Pangkalpinang, Provinsi Babel, pada 9 Maret 2020. Saat itu, Gubernur Babel mengusulkan penambahan komisaris dan direksi, termasuk mengusulkan nama-nama untuk posisi tersebut. Namun, saat pelantikan pada 5 Mei 2020, nama-nama yang disahkan tidak sesuai dengan hasil usulan yang telah disetujui dalam RUPS-LB.

Baca Juga  Pj Gubernur Agus Fatoni Mendorong Peningkatan Inovasi di HUT BSB ke-66 Tahun

“Asfan Fikri Sanaf menyatakan ketidaktahuannya mengenai siapa yang mengubah hasil risalah tersebut, karena pada saat itu, dia sudah tidak menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Keuangan dan Perbankan,” demikian penjelasan yang diberikan oleh Asfan.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERBARU

spot_img