Sabtu, 18 Mei 2024
BerandaBerita SumselPalembangRatu Dewa Ungkap Rencana Nasib Honorer Pemkot Palembang di Tahun 2024

Ratu Dewa Ungkap Rencana Nasib Honorer Pemkot Palembang di Tahun 2024

Palembang, Menanggapi kekhawatiran para honorer di tahun 2024 dan menunggu turunannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Pegawai ASN setelah disahkannya Undang-Undang ASN, Penjabat (PJ) Walikota Palembang menjelaskan dua mekanisme pengangkatan honorer menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Dua mekanisme tersebut mencakup dua tahapan, yakni pengangkatan melalui jalur tes umum dan melalui proses pemenuhan persyaratan tertentu yang harus diikuti melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Ratu Dewa, Penjabat (Pj) Walikota Palembang, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah berhenti menerima pegawai Non PNSD sejak tahun 2020. Khusus untuk tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas PUPR dan Perkimtan, mereka tidak lagi direkrut karena jenis pekerjaan mereka bersifat harian.

Baca Juga  Safari Subuh Ratu Dewa: Dana Hibah Rp 15 Juta dan Sembako untuk Mushola Al Ikhlas

“Dalam konteks ini, pegawai Non PNSD sudah tidak ada lagi. Pada tahun 2024, masalah ini harus diselesaikan, yang berarti tidak akan ada lagi pegawai jenis honorer. Keputusan ini telah diambil oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Menpan RB dengan menerapkan sistem pengangkatan melalui seleksi penerimaan PPPK,” terangnya usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman parkir Sekretariat Pemkot Palembang.

Dewa juga menyampaikan bahwa total honorer yang ada di Kota Palembang saat ini sekitar 4 ribu orang. Ia menegaskan bahwa ada dua tahapan dalam mekanisme pengangkatan, yakni melalui jalur tes umum dan melalui proses pemenuhan persyaratan tertentu yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Baca Juga  Ratu Dewa, percantik jalur Light Rail Transit (LRT) dengan menanam ribuan Bougenville

Sementara itu, terkait dengan dampak Undang-Undang ASN terhadap kesejahteraan antara ASN dan PPPK, Dewa menyatakan bahwa meskipun PNS dapat menerima pensiun, PPPK akan mendapatkan tunjangan hari tua. Secara substansial, keduanya memiliki penerapan yang serupa dan tidak ada stratifikasi yang signifikan di antara keduanya.

“Perubahan ini menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan kondisi dan menjamin hak-hak para pegawai di berbagai tingkatan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img

TERBARU

spot_img